Shadow

Benarkah Bantuan Dampak Covid 19 Diperuntukan Warga Tidak Mampu.?

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu. Foto – Bang Chan.

KABUPATEN DOMPU- Warga Kelurahan menerima bantuan dari Pemerintah pusat. Selain pusat, Provinsi dan daerah ikut membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Lurah Karijawa, Yahya, S.Sos, ditemui Media mengatakan, Bantuan Sosial Tunai itu bersumber dari Pusat, NTB Gemilang Provinsi dan Terpijar dari Pemerintah Kabupaten Dompu.

“Anggaran dari kelurahan untuk penanganan Covid-19 sebesar 35 juta. Diperuntuk kan biaya Panitia dan penyemprotan Disfektan,” kata Yahya, S.Sos, pada wartawan matawarta, Rabu (6/5/20) sekira pukul 14.00 Wita diruang ketjanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Tajudin HIR, SH. M.Si yang ditemui menjelaskan, per Kepala Keluarga (KK) dari Bantuan Sosial Tunai dan Terpijar masing masing Rp. 600 ribu, teruntuk NTB Gemilang Rp. 250, namun berupa barang bukan uang.

“Baru realisasi yaitu NTB Gemilang, itupun baru sebagiannya saja dari 8 Kecamatan, sisanya menyusul. Di Desa pun ada bantuan BLT bersumber dari dana desa,” kata Tajudin, pada wartawan.

Kata Tajudin, yang mendapatkan bantuan tersebut orang tidak mampu (Miskin) yang namanya sudah ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSK diserahkan ke Lurah/Desa untuk di Kroscek agar tidak ditemukan tumpang tindih penerimaan atau ganda.

“Menghindari dobel penerima kami menyerahkan nama nama tersebut ke Kelurahan/Desa dan setelah falid datanya baru diserahkan kembali ke kami,” jelas Tajudin.

Ia jelaskan, dari pusat memberikan data By name By Adress untuk ditindaklanjuti oleh Kabupaten, pihaknya menyerahkan ke Lurah/Desa untuk verifali dan selanjutnya dilakukan musyawarah tingkat Lurah/Desa.

“Setelah semua proses dipenuhi data tersebut kembali bermuara ke Dinas Sosial Kabupaten dan oleh kami mengirim kembali ke Provinsi juga ke Pusat nama nama penerima bantuan,” tuturnya.

Ditanya, penerima bantuan bersumber dari data tahun berapa, karena ada dugaan sebagian orang penerima adalah orang mampu? Jawab Tajudin, mengakui data itu masih menggunakan data lama, akan tetapi pijakan pemerintah pusat adalah data yang sudah ada.

“Kalau dalam daftar itu dinyatakan miskin ya tetap miskin walau kenyataan nya kaya. Selanjutnya tugas kita bersama membenarkan semua ini,” tutupnya. (Bang Chan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *