Shadow

Sengketa Pilkada Sumbawa Hadirkan Dua Saksi Ahli di Persidangan

MATARAM – Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin seru. Dua saksi ahli, pakar hukum tata negara Refly Harun dan mantan ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo bersaksi di persidangan.

Kuasa Hukum Paslon nomor 5, Rezki Wirmandi SH Bersama Saksi Ahli. Foto – Ist

Bawaslupun diminta untuk bersikap objektif dan berani mengambil sikap untuk memutuskan dan mendiskualifikasi Paslon Nomor 4 karena sesuai dengan dalam persidangan bahwa ada pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan Mo-Novi dan juga Timses nya dalam pilkada Sumbawa.

“Kami sebagai pelapor berharap majelis pemeriksa Bawaslu bersikap objektif dan memakai hati nuraninya untuk menentukan putusannya nanti yaitu mendiskualifikasi Paslon nomor 4,” ujar Kuasa Hukum Paslon nomor 5, Rezki Wirmandi SH saat ditemui di kantor Bawaslu Provinsi NTB, Senin (4/1/21).

Persidangan juga sedianya menghadirkan Gubernur NTB Zulkifliemansyah. Tetapi Gubernur mengutus beberapa kepala dinas untuk hadir memberikan keterangan di Bawaslu.

Rezky juga mengatakan proses di Bawaslu dan MK berbeda, proses di MK tetap berjalan yaitu soal perselisihan hasil, bukan hukum administrasinya, sementara Bawaslu juga tetap berjalan.”Bawaslu nantinya akan memutuskan dan mendiskualifikasi.” Katanya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refli Harun yang dihadirkan oleh Jarot-Mokhlis pada persidangan di Bawaslu Prov NTB, Senin, mengatakan bahwa di dalam pemilu harus adil dan tidak boleh memenangkan orang yang terbukti curang.”Jika terbukti maka harus didiskualifikasi.” Bebernya.

Menurut dia, sebagai ahli ia menjelaskan bahwa TSM adalah pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah struktur Struktur determinan yang punya power atau mempunyai anak buah yang kuat ke bawah, sedangkan sistematis yaitu terencana dengan baik, dan masif atau tersebar dan intens di sejumlah lokasi.

“Masif itu ada dua pengertian, yaitu bisa tersebar dan bisa juga hanya di beberapa lokasi tetapi intesif dilakukan di lokasi tersebut, jadi tidak ada batasan jumlah lokasi,” katanya.

Jika melihat dalam kasus Pilkada Jawa Timur yang merupakan doktrin TSM pertama kali muncul itu tidak mempermasalahkan berapa jumlah tempatnya, cuma tiga saja yang dipersoalkan, Sampang, Pamekasan dan Bangkalan.

“Kalau menurut saya besok-besok gak usah pakai TSM lah, kalau terbukti ada pelanggaran walaupun satu atau kecil ya langsung didiskualifikasi aja, ini untuk memberi efek jera. Karena harusnya pilkada itu bukan seperti ini, harus adil dan jujur,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam pilkada, tambahnya, seperti politik uang, penggunaan fasilitas dan keuangan negara, serta penggunaan birokrasi.

Ia juga mengomentari saksi yang dihadirkan perwakilan dari Gubernur NTB yaitu sejumlah kepala dinas terkait, ia mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan dari unsur ASN memiliki kelemahan karena pasti akan mendapat ancaman jabatan dari atasannya.

“Kita tau kelemahan dalam pilkada adalah ketika ASN menjadi saksi, karena ancaman jabatan pasti ada, atau akan diberi sanksi oleh atasannya,” katanya. (TIM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *