Shadow

Kebijakan Fiskal Kelautan – Perikanan, Daerah Perlu Pengelolaan Terintegrasi

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI).

Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI). Foto – Ist

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di berbagai daerah diseluruh Indonesia begitu besar. Jelas, harus mendapat perhatian serius kedepannya. Sektor Kelautan Perikanan menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Tanah Air. Terutama daerah penghasil komoditas ekspor. Untuk itu, pemerintah wajib berupaya meningkatkan produksi pelaku usaha di sektor khusus Kelautan Perikanan, sehingga strata perekonomian dapat tumbuh secara baik.

Pemerintah membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada dunia usaha.

Prinsipnya pengusaha berharap kemudahan aturan baik fiskal maupun peraturan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) serta Peraturan Daerah yang memudahkan proses perizinan yang cepat dan gampang.

Kebijakan fiskal yang dimaksud: memberikan kemudahan kredit untuk sektor kelautan dan perikanan dengan tingkat bunga yang lebih bersaing. Modal dana tersebut untuk berbagai macam program bantuan perikanan dan kelautan yang disalurkan kepada para nelayan dan pembudidaya.

Misalnya bantuan fiskal tersebut antara lain: optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil.

Ditengah Covid-19 harus bekerja keras meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan, salah satunya melalui peningkatan ekspor. Karena pandemi Covid-19 sangat pengaruhi ekonomi masyarakat nelayan dan para pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Apalagi ditambah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian melemah.

Kedepan, metode geliatkan ekonomi masyarakat harus lebih besar kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja produksi dan ekspor hasil perikanan sehingga dapat kembalikan outlook ekonomi nasional.

Walaupun kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan prosentasenya tidak besar, namun suntikan ekspor hasil perikanan bisa sedikit memulihkan keadaan.

Kedepan, perlu perkuat kebijakan fiskal daerah sehingga dapat mendorong tumbuhnya ekspor hasil kelautan – perikanan. Tentu di dukungan oleh infrastruktur berupa sebaran cold storage untuk menampung produk-produk perikanan, baik yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta.

Karena hasil laut seperti ikan, lobster, cumi-cumi, kepiting, siput, kerang, rumput laut dan lainnya menjadi penting sekali untuk meningkatkan taraf ekonomi negara. Peningkatan produksi juga harus dibarengi kepastian hukum dan regulasi insentif. Karena, berpengaruh pada struktur usaha industri sektor kelautan dan perikanan sehingga fiskal mengalami defisit.

Tentu saja ini membutuhkan jaminan pasar, supaya row material bisa ditekan. Untuk meningkatkan ekspor, penting untuk melakukan penyederhanaan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal.

Saat ini yang dibutuhkan, manajemen fiskal untuk menjaga kinerja ekonomi dan ekspor agar bisa berjalan efisien. Industri kelautan dan perikanan harus mengacu pada pengelolaan pajak, distribusi dan produksi untuk memperbaiki target ekspor dan ekonomi negara sesuai perencanaan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber bahan baku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *