Shadow

Buntut Persoalan Tanah Kuburan, Warga Blokade Jalan

KABUPATEN DOMPU – Jalan lintas Dompu Bima di blokir menggunakan kayu dan batu oleh warga Dusun Karaku Desa Manggenae Kabupaten Dompu NTB, akibatnya ratusan kendaraan bermotor macet sepanjang lebih kurang dua kilo meter pada Selasa (3/5/2022) pagi.

Foto Warga Blokade Jalan.

Aksi itu Buntut dari masyarakat menagih janji Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. agar segera membebaskan lahan kuburan.

Informasi yang dihimpun wartawan di lokasi kejadian, tempat Kuburan di Wilayah setempat, ketika ada warga yang meninggal dunia wajib membayar biaya ganti rugi tanah kuburan sebesar satu juta per lobang oleh Keluarga Yang meninggal.

“Satu lobang kuburan harus dibayar satu juta kepada pemilik lahan. Sedangkan lahan ini adalah lahan sengketa karena masih berstatus hak kelola,” kata salah seorang warga, Amiruddin yang ditemui wartawan di lokasi pemblokiran.

Inginnya, pemerintah Desa (Pemdes) segera melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah agar lokasi kuburan berubah status menjadi Tempat Pemakaman Umum Dusun Karaku dibebaskan.”Kami meminta Pemdes Manggenae agar segera melakukan upaya pembebasan lahan,” tegas Amiruddin.

Sementara terkait masalah tersebut pada wartawan, Kepala Desa (Kades) Manggenae mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah maksimal melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Pemda dan Pemrov.

“Sebenarnya kami sudah mengajukan proposal pembebasan lahan kuburan dua tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Pemda dan Pemrov selaku pihak yang punya gawe,” terang Kades Ikraman di lokasi pemblokiran.

Menurut Ikraman, bisa saja pembebasan lahan kuburan itu ditanggulangi dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya saja lahan tersebut tidak memiliki sertifikat.

“Lahan yang hendak dibebaskan merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pemrov NTB. Bisa saja kami membayarnya asalkan tanah bersertifikat,” tuturnya.

Setelah dilakukan upaya pendekatan persuasif oleh Kapolres Dompu, Babinsa, Pemdes dan warga, akhirnya Mahasiswa dan warga membubarkan diri usai 2 jam melakukan aksi blokir jalan.

Namun sebelum itu Asisten I Setda Dompu H. Burhanuddin, SH,. mengakui lahan yang diinginkan warga masuk dalam kawasan hutan negara. Tentu dalam hal ini harus ada persetujuan dari kementrian kehutanan RI.”Insyaallah, kami akan berupaya cari lahan pengganti,” imbuhnya.*Bang Chan.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.