Shadow

Diduga Karena Beda Pilihan Poltik Saat Pilkada, Guru SMPN 3 Sanggar Tidak Diberi Jam Ngajar

Tampak depan SMPN 3 Sanggar. Foto: Ist

Kabupaten Bima.- Diduga karena beda pilihan politik dengan Kepala Sekolah, Ridwan, Guru Honorer SMPN 3 Sanggar tidak diberikan jam mengajar di sekolah

Pria kelahiran Desa Taloko Kecamatan Sanggar itu menjadi tumbal politik praktis. Padahal, sebelum kontestasi Pilkada Desember 2020 lalu, sebagai guru mata pelajaran PPKN Ridwan selalu diberikan jam mengajar.

Baca Juga Ling Ini: Kepala SMPN 3 Sanggar Bantah Tak Beri Jam Ngajar Guru Karena Beda Pilihan Politik.

“Pasca kontestasi semuanya berbalik, dengan berdalih bahwa kuota guru Fisika sudah terpenuhi,” ujar Aktivis Mataram Rusman, Sabtu (01/05).

Kata dia, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sehingga pada logisnya, lanjut Ridwan, undang-undang memerintahkan ASN agar netral pada seorang kandidat politik. Perintah UU ini menjadi hal yang fundamental untuk dijadikan referensi bersama.

“Mau dia pilih siapapun itu urusannya dia yang diatur dalam UU. Panggung demokrasi mempersilahkan kita untuk berbeda tapi bukan untuk berpecah belah. Ini kok karena berbeda pilihan, kontribusi dan kualitas pegawai tidak dipertimbangkan,” heranya

Lebih Lanjut Rusman memaparkan, adanya perbedaan politik bukan harus hadir sebagai barisan sakit hati sehingga berimbas dikosongkannya jam pengajaran. Kualitas guru pada sebuah mata pelajaran itu hal utama yang harus diutamakan. Karena menurutnya, pendidikan adalah upaya mendidik dan mencerdaskan.

Baca Juga :  Kunjungi Stand INOVASI, Bule Barcelona Mengaku Senang dengan Gerakan INOVASI Pendidikan

“Saya berharap kepala sokolah harus netral dengan cara mengakhiri kompetisi demokrasi pada porsi kalah dan menang. Jangan dikaitkan dengan posisi guru pendidik, karena sekolah adalah ladang suci untuk melahirkan generasi mulia,” jelasnya

Tidak hanya Rusman, Ketua Ikatan Mahasiswa Bima Komisariat Sanggar Mataram, (IMBI Kasama) Deden juga menyorot hal itu. Ia mengungkapkan bahwa bukti ketidak netralan Kepala SMPN 3 Sanggar pada kontestasi Pilkada 2020 lalu dibuktikan dengan hasil percakapan group WhatsApp. Yang mengungkapkan bahasa dirinya ditekan.

“Yang kalah keluar, keras dari atas, dan pahami posisi saya, saya juga ditekan ” ungkap Deden meneruskan Percakapan Group WhatsApp SMPN 3 Sanggar.

Bagi Deden, sikap dan pernyataan kepala sekolah merupakan sebuah kekonyolan yang seolah-olah tidak paham undang-undang di negara ini. Karena itu, kekonyolan itu harus segera diakhiri demi sekolah yang maju dan hebat.

“Tekan dan tidak ditekan oleh para elit politik, intinya kepala sekolah harus netral,” tegasnya. *Dhaus

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *