Shadow

Seknas FITRA Buka Pekan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat di 2 Desa Binaan

Kabupaten Bima.- Seknas FITRA dan bekerja sama dengan KOMPAK Kabupaten Bima membuka kegiatan Pekan Aspirasi & Pengaduan Masyarakat Desa di 2 desa yang ada di Kabupaten Bima, Senin (20/09/2021). Yakni Desa Keli Kecamatan Woha dan Desa Bontokape Kecamatan Bolo.

Pembukaan kegiatan Pekan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat di Desa Keli. Foto: Dhaus

Local Coordinator Bima Solud NTB M. Qadafi mengatakan, selama ini, peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara ada dan tiada. Secara normatif, BPD dimandatkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi dalam kenyataanya, peran BPD di desa belum berjalan maksimal.

“ Selama ini masih belum banyak memberikan masukan, jadi saat pembahasan RKPDesa atau APBDesa, anggota BPD lebih banyak diam, sehingga di mata masyarakat desa, keberadaan BPD dianggap tidak bermanfaat,” ujarnya

Namun kata dia, setelah dilakukan penguatan kapasitas BPD melalui Sekolah Anggaran Desa yang difasilitasi oleh Seknas FITRA kerjasama dengan KOMPAK, kondisi BPD di dua desa dampingan Seknas FITRA sudah mulai ada perubahan, anggota BPD mulai memahami dan secara bertahap menjalankan fungsi dan tugas BPD sebagaimana diatur dalam UU dan Permendagri Nomor 110/2016.

“Terutama dalam melakukan serap aspirasi, mengelola pengaduan, dan menyelesaikannya,” katanya

Ia menjelaskan, sebagai bagian dari kegiatan Sekolah Anggaran (Sekar Desa), hari ini dibuka secara resmi kegiatan pekan aspirasi dan pengaduan masyarakat pada 2 desa binaan tersebut.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Serakapi Bentuk Tim 11

Dalam kegiatan tersebut, BPD menyediakan posko aspirasi dan Tune sebagai wadah masyarakat menyalurkan aspirasinya.

“Selanjutnya, aspirasi-aspirasi yang dikumpulkan itu akan ditampung dan disampaikan oleh BPD ke pemerintah desa,” jelasnya.

Sekjend FITRA – Jakarta Misbah Hasan mengatakan, pekan aspirasi dan pengaduan masyarakat perlu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bahkan pada kelompok-kelompok yang sulit terjangkau. Karena sistemnya BPD yang mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah.

“Harapanya, tentu agar semua aspirasi masyarakat bisa tersalurkan,” ujarnya.

Kata dia,  di Kabupaten Bima program tersebut sudah 3 tahun dilakukan dengan menyasar sejumlah desa per tahunya. Karena kegiatan tersebut dianggap berhasil, Pemerintah Kabupaten Bima sudah mereplika program itu dan dianggarkan melalui APBD.

“Kalau saya tidak salah ada 3 desa yang menggunakan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bima,” katanya.

Manager Knowledge & Social Acountability – KOMPAK – Jakarta Lilis Suryani mengatakan, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Jika di pemerintah daerah punya legislatif, maka legislatif di tingkat desa itu adalah BPD.

“Sama-sama punya peran yang penting untuk pembangunan desa dan daerah,” ujarnya.

Kata dia, lewat Sekar Desa dan pecan aspirasi dan pengaduan masyarakat ini, BPD akan melakukan salah satu fungsinya yakni menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan kepada kelompok masyarakat rentan sepeti disabilitas, perempuan, anak yang mungkin selama ini tidak pernah menyalurkan atau didengarkan aspirasinya.

Baca Juga :  Diduga Akibat Limbah PT Pertamian Bima, Puluhan Warga Wadu Mbolo Diserang Penyakit

Kepala Desa Keli Ramli merasa bersyukur dengan adanya program tersebut, karena banyak membantu dan memberikan pengetahuan tentang tata pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Bontokape Syamsul Arif. Menurutnya, program tersebut sangat membantunya dalam mengelola anggaran. Selain itu, baik BPD maupun perangkat desa juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam membangun desa sesuai regulasi yang ada.

“Kami sangat berterimakasih, terutama kepada pak Qadafi dan pak Asrul,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah warga yang diwawancarai merasa senang dan bersyukur dengan adanya pecan aspirasi itu. Karena dengan kegiatan itu, mereka bisa menyalurkan aspirasi tanpa harus ke kantor desa.

“Kalau selama ini kan harus ke kantor desa. Itupun jika ada kesempatan bicara saat rapat-rapat,” ujar warga Desa Keli Sarafiah.

Selain itu, jika ada rapat biasanya undangan terbatas, sehingga tidak semua warga bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat saat ada rapat di desa karena keterbatasan undangan. Namun dengan adanya kegiatan pekan aspirasi semua warga bisa menyalurkan aspirasi. Bahkan didatangi oleh BPD di rumah.

“Kami sangat senang dan berterimakasih dengan adanya kegiatan ini,” ungkap warga Desa Bontokape Nurila. *Dhaus

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *